MEJAPUBLIK.COM MERANGIN – Setelah sempat gagal pada 2023, Desa Sidolego Kecamatan Tabir Lintas yang rela kembali berkompetisi dengan dua desa lainya di Kabupaten Merangin, kembali optimis menjadi desa anti korupsi terbaik di Merangin.
Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Kades Sidolego Ruslan Miskun, di sela-sela pelaksanaan observasi yang dilakukan Tim Observasi Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin di desanya, Rabu (26/6/2024).
‘’Artinya kami berupaya bisa kembali mewakili Kabupaten Merangin pada Observasi Desa Anti Korupsi ini. Bagi kami bukan mencari nilai, tapi bagaimana kami bisa bernilai,’’ujar Ruslan Miskun.
Suatu hal yang sangat berbahaya di dunia ini jelas Kades Sidolego ini, yang terkadang disepelekan dan menjadi kebiasaan buruk mengakibatkan hancurnya tatanan kehidupan dari kota ke desa itu adalah korupsi.
‘’Penanganan korupsi itu harus tegas, untuk itu semua perangkat desa kami hari ini berpakaian serba hitam, karena kami menolak korupsi yang masih banyak dianggap orang hal yang lumrah dan biasa,’’terang Ruslan Miskun.
Terpisah, Azwardi perwakilan dari Tim Observasi Desa Anti Korupsi Provinsi Jambi memandang, sah-sah saja Desa Sidolego optimis bisa kembali mewakili Kabupaten Merangin pada Observasi Desa Anti Korupsi.
Apalagi kekurangan yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada 2023 lalu diketahuinya, sehingga semua perangkat desanya bisa cepat diperbaiki untuk meraih keberhasilan pada 2024.
Namun demikian diakui Azwardi, dari tiga desa di Kabupaten Merangin yang sudah diobservasi, Desa Sungai Udang, Air Batu dan Sidolego sendiri, pada umumnya seluruh aparat dan peangkat desanya, memahami korupsi dan sembilan nilai anti korupsi.
‘’Semoga sembilan nilai anti korupsi itu dapat diimplementasikan ke tugas-tugas sehari-hari para perangkat desanya. Dari observasi yang kita lakukan semoga menghasilkan desa terbaik dari yang terbaik,’’harap Azwardi.
Tampak hadir pada observasi desa anti korupsi itu, Inspektur Merangin diwakili Irbansus Junaidy, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Merangin, Babinkantibnas, Babinsa setempat, para tokoh adat dan tokoh masyarakat. (*)